Perbandingan hukum perkawinan di dunia Islam

Pembahasan hukum perkawinan Islam yang disajikan secara komparatif masih langka dan kerapkali dipandang "membingungkan" orang. Kenyataan ini tampaknya akan sirna ketika membaca karya. Meskipun dalam setiap usaha membangun sebuah konštruksi dan rekonstruksi pemahanan, manusia tidak akan pernah selamat dari reduksi, mudah-mudahan kali ini penulis mampu meminimalisasi kesalahan tersebut. Buku in…

Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata : Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Di …

Konsistensi pelaksanaan Hukum Acara merupakan sebuah keharusan. Kesalahan atau kelalaian pelaksanaannya akan menjadi nestapa bagi yang beperkara seperti batalnya seluruh proses persidangan yang telah berlangsung lama. Sayangnya, hukum acara peradilan agama dan umum yang sama-sama mengacu kepada HIR untuk Wilayah Jawa dan Madura, serta RBg. untuk wilayah di luar kedua wilayah tersebut masih ters…

Rawai'u al-bayan: tafsir ayat al-ahkam min alqur'an

Edisi

Cet.2

ISBN/ISSN

9953-34-191-5

Deskripsi Fisik

Berjilid .; 592 hlm., 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

2x1.44 Sha r

Ilmu fiqih islam lengkap

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

536 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

2x4.4 Rif i

Metode Penelitian Hukum/Burhan Ashshofa S.H.

JA.:Busines Civilization in decline

Tindak pidana tertentu dalam kitab undang-undang hukum pidana (Undang-undang …

Edisi

Cet 1

ISBN/ISSN

9789790713819

Deskripsi Fisik

xiv, 178 hlm.: 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 SAM t

Komentar HIR

Edisi

Cet.KE-17

ISBN/ISSN

979-408-097-7

Deskripsi Fisik

xxiii,; 282 hlm. p.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.8263 Tre k

KUHAP kitab undang-undang hukum acara pidana RI No. 20 Tahun 2025

Pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan untuk menciptakan supremasi hukum, menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana, serta mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang memperkuat fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan kemajuan teknologi informasi;

Telaah Kritis Metode Fatwa : Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 202 hlm.: 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

SK 2x4.88 WAH t

Hukum administrasi negara dalam pengelolaan lahan basah: regulasi, kewenangan…

Bibliografi : 77 - 83 hlm Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan cabang hukum yang mengatur aktivitas administrasi pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. HAN bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance, seperti bagian dari hukum public, HAN juga berfungsi sebagai pengontrol kewenangan pemerint…