Tesis:: Islam in Indonesian Politics : a study of muslim response to and acceptance of the pancasila
The main objective of this study is to analyze three major Indonesian Muslim responses to the Pancasila, the state ideology of Indonesia. The first Muslim response occurred when the Secular Nationalists proposed, shortly before Indonesia's independence in 1945 and again later in the Constituent Assembly debates (1956-1959), that the Pancasila be the basis of state. The second Muslim response to the Pancasila took place in 1978 when the New Order government proposed that the P 4 (Guidelines for Understanding and Practicing the Pancasila) be legalized. The Muslims at first objected to both the proposal of the Pancasila as the foundation of the state and that of the P 4, but finally acquiesced. Each stage in this process was marked by debate over the role of Islam in Indonesian society and politics, which often led to antagonism between the government and the Muslim community. When the government proposed in 1982 that the Pancasila serve as the sole basis for all political and mass organizations, the third Muslim response occurred. The Muslims acceptance of this policy marked the end of the government's application of severe policies towards them and has resulted in the former being allowed to play an even greater role in Indonesian politics than had previously been the case.
Tujuan utama studi ini adalah untuk menganalisis tiga respons utama Muslim Indonesia terhadap Pancasila, ideologi negara Indonesia. Respons Muslim pertama terjadi ketika kaum Nasionalis Sekuler mengusulkan, sesaat sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan kemudian lagi dalam debat Majelis Konstituen (1956-1959), agar Pancasila menjadi dasar negara. Respons Muslim kedua terhadap Pancasila terjadi pada tahun 1978 ketika pemerintah Orde Baru mengusulkan agar P4 (Pedoman untuk Memahami dan Mempraktikkan Pancasila) dilegalkan. Umat Muslim pada awalnya menolak usulan Pancasila sebagai dasar negara dan juga P4, tetapi akhirnya menyetujuinya. Setiap tahapan dalam proses ini ditandai dengan perdebatan tentang peran Islam dalam masyarakat dan politik Indonesia, yang seringkali menyebabkan antagonisme antara pemerintah dan komunitas Muslim. Ketika pemerintah mengusulkan pada tahun 1982 agar Pancasila menjadi satu-satunya dasar bagi semua organisasi politik dan massa, respons Muslim ketiga pun terjadi. Penerimaan umat Muslim terhadap kebijakan ini menandai berakhirnya penerapan kebijakan keras pemerintah terhadap mereka dan telah memungkinkan umat Muslim untuk memainkan peran yang lebih besar dalam politik Indonesia daripada sebelumnya.
Tidak tersedia versi lain