Sejak terjadinya reformasi di tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Dari tahun 1999 sampai dengan 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan mendasar sebanyak empat kali. Dalam rangka perubahan pertama sampai perubahan keempat UUD 1945, Indonesia telah mengadopsikan prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, mulai dari pemisaha…
Buku ini merupakan catatan pemikiran Abdul Aziz mengenai eksistensi penerapan konsepsi negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Dalam buku ini, ia mengkritisi secara mendalam penerapan hukum yang carut-marut karena masih menggunakan paradigma positivisme. Paradigma ini sering mengidentikkan hukum hanya seperangkat aturan yang sudah disahkan negara (ius constituendum).
Tulisan pada buku ini memperlihatkan studi Antropologi Hukum Indonesia yang sedang berkembang memasuki ranah baru karena terjadinya pertemuan antara berbagai sistem hukum dalam ranah global. Bibl.: hlm. 367-368 Indeks: hlm. 369-372
Buku ini banyak mengandung telaah kritis dan saran konstruktif atas beberapa inkonsistensi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" dan peraturan yang terkait.
Bab 1 kemerdekaanberserikat dan partai politik Bab 2 pembubaran partai politik di Indonesia Bab 3 Kasus-kasus pembubaran parpol di Indonesia Bab 4 Hukum acara pembubaran partai politik
Buku ini terdiri dari dua bab panjang yang diapit dua bab yang lebih pendek. Bab 1 membahas permasalahan teori sosial, yang mencakup kajian terhadap tema-tema penting terkait: beban masa lalu teori sosia;, teori sosial dan filsafat politik, kesatuan dan krisis teori sosial, masalah metode, masalah tatanan sosial, masalah modernitas, watak dasar manusia dan sejarah, dan masalah hukum. Bab 2, me…
Buku ini membahas secara detail kejahatan dalam buku II KUHP, khususnya mengenai kejahatan-kejahatan yang bertujuan mendapatkan harta kekayaan secara tidak sah. Bib.: hlm. 401-403
Buku ini terdiri dari lima bab, yaitu: Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Mekanisme Pasar Dan Kebutuhan Terhadap Hukum Bab 3 Larangan Monopoli Dan Pengaturan Persaingan Usaha Di Beberapa Negara Bab 4 Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia Bab 5 Penutup
Secara garis besar buku ini terdiri dari 7 bab, yang membahas berbagai persoalan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Materi yang dibahas dalam Bab I adalah tentang kekuasaan kehakiman dan mahkamah konstitusi. Materi dalam bab II, membahas tentang pengertian, sumber hukum, dan asas-asas hukum acara mahkamah konstitusi. Selanjutnya pada bab III, membahas hal yang berkaitan dengan masalah peng…