Ketika Wajib Pajak (WP) merasa telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan patuh dan benar, maka seharusnya tidak ada lagi masalah sekalipun diperiksa oleh pejabat negara (DJP-DJBC). Namun dalam praktiknya, WP tetap saja dianggap bersalah (presumptio iustae causa). Alasannya karena aturan dan persepsi/penafsiran yang berbeda dengan Pemeriksa. Hal ini kemudian menjadi “Sengketa Pajak”. La…
Berpijak pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan respons dari kegelisahan penggiat anti korupsi di tanah air, penulis mencoba mengurai problematika disparitas tanpa menciderai asas kemandirian hakim, melakukan penghayatan terhadap asas kepastian dan proporsionalitas serta menghubungkannya denga…
Buku ini mengurai sistem peradilan pidana secara total khususnya di Indonesia sehingga diperoleh sebuah gambara yang utuh. membahas perkembangan sistem peradilan pidana dengan pendekatan model konvensional dan non konvensional pada bab pertama. kemusia pengkajian atas eksistetnsi abolisionisme dan ple bargaining yang dikembangkan dalam sistem hukum "common law" kemudian memperkenalkan sistem pe…
Bibliografi: hlm 179-184
Buku ini menawarkan model pembaharuan sistem pengawasan dini (early supevision sytem) secara elektronik di lembaga peradilan Mahkamah Agung dengan mengitegrasikan sistem informasi pengawasan yang ada pada Badan Pengawasan (SIWAS) dengan sistem informasi penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem ini sangat diharapkan dapat menekan segala potensi penyimpangan yang selama ini telah mengger…