Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Buku ini merupakan karya pertama penulis yang menawarkan gagasan adanya demokrasi partisipatoris dalam proses pembentukan perundang-undangan guna menghasilkan produk perundang-undangan yang responsif Oleh karena itu. buku ini berisi sumbangan pemikiran berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan Dipilihnya tema partisipasi masyarakat dalam proses pembentu…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 420 hlm.;21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 2x4.252 026 IND -

Legal Drafting: teori dan praktik penyusunan peraturan Perundang-Undangan

Salah satu ciri utama sistem hukum civil law adalah pentingnya peraturan perundang-undangan tertulis. Dalam konteks Indonesia, mengingat begitu luasnya wilayah Indonesia serta keberadaan pemerintah daerah yang diberi kewenangan membuat peraturan, tentu dibutuhkan banyak sekali peraturan perundang-undangan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Namun sayangnya, kebutuhan akan peraturan perundang-u…

Undang - Undang Tindak Pidana Pencucian Uang : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2…

Undang - undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dimaksudkan untuk membersihkan negeri ini dari praktik pencucian uang. Terlepas dari kontroversi tentang intervensi asing ( dalam hal ini adalah IMF atau International Monetary Fund), undang undang ini tampak urgen dipandang dari keinginan kita membasmi korupsi , menegakkan sistem perbankan yang bersih dan kokoh , serta menghambat aliran uang…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Ke…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

343.3 Ind u

Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

77 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.02 Ind p

Pengujian Undang-Undang: Perkembangan Permohonan Perlindungan Hak Konstitusio…

Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) & Undang-Undang R.I No…

Edisi

Cet.5

ISBN/ISSN

9789793963822

Deskripsi Fisik

iv, 556 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348 Kit-

Pedoman Praktis Legal Drafting: panduan praktis merancang peraturan perundang…

Buku yang ditulis oleh Oka Mahendra ini berisi tips-tips penting dalam proses penyusunan peraturan. Dengan pengalaman Oka sebagai legislator serta Dirjen yang khusus bertanggungjawab atas peraturan perundang-undangan menjadikan buku tulisannya ini sangat teoritik tanpa menafikan hal-hal praktis. Buku ini juga merupakan upaya ‘intervensi’ demi mewujudkan peraturan perundang-undangan pada ber…

Pola Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 102 hlm.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348 Ind u